Jakarta - Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan batas waktu
rekonsiliasi atau penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah,
tetap pada akhir tahun ini. Dari 10.918 IUP di seluruh Indonesia, yang
telah mendapatkan status clean and clear (CnC) sebanyak 6.042 IUP, sedangkan 4.876 IUP sisanya masih bermasalah dan belum berstatus CnC.
 |
| Pertambangan Batu Bara |
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar
mengatakan pihaknya bersama 12 Kepala Dinas ESDM Provinsi sedang
membahas mengenai percepatan penyelesaian IUP bermasalah. Hal ini
mengingat batas waktu akhir tahun tinggal menghitung hari.
"Pada prinsipnya mereka sudah menyerahkan ke kami IUP-IUP yang tidak
bisa direkonsiliasikan. Kami tegaskan batas waktunya tetap pada akhir
tahun ini," kata Sukhyar di Jakarta, Senin (22/12).
Sukhyar menuturkan tidak semua IUP bermasalah bakal dicabut izinnya
pada 31 Desember nanti. Dia menyebut ada beberapa IUP yang masalah
administrasinya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Karena ada pemekaran wilayah maka kewenangan administrasi ada di
Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
IUP bermasalah atau belum mendapatkan status CnC lantaran wilayah
pertambangannya tumpang tindih dengan wilayah IUP lain serta terkait
masalah keabsahan administrasi. Penyelesaian IUP tersebut telah
dilimpahkan Kementerian ESDM kepada pemerintah daerah penerbit IUP.
Selain itu Kementerian ESDM melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tata kelola sektor
pertambangan. Supervisi dan pengawasan kepada 12 provinsi penghasil
tambang dilakukan sejak awal 2014. Adapun 12 Provinsi itu antara lain
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Jambi,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Sumber :http://www.beritasatu.com/ekonomi/235231-esdm-ribuan-izin-pertambangan-terancam-dicabut.html
Sumber :http://www.beritasatu.com/ekonomi/235231-esdm-ribuan-izin-pertambangan-terancam-dicabut.html
Penulis: Rangga Prakoso/FMB
